fpkskarawang.id | Karawang – Fraksi PKS DPRD Kabupaten Karawang mendorong agar Pemda memberikan bantuan melalui aspirasi untuk peningkatan infrastruktur sekolah swasta, madrasah swasta, terutama pondok pesantren (ponpes).
Pasalnya, di tahun anggaran sebelumnya dan di daerah lain termasuk di Pemprov Jabar sudah ada kebijakan bantuan melalui aspirasi untuk sekolah swasta dan ponpes serta madrasah.
“Kita sudah punya Perda Pesantren, Perda DTA, harusnya pemda sudah bisa membuka diri untuk memberikan bantuan terutama bangunan yang rusak, karena hal ini pun sebelumnya sudah pernah ada,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Karawang, Mumun Maemunah (Selasa, 15/9/2025).
Mumun membandingkannya dengan program rumah layak huni (rulahu) yang diperuntukan milik pribadi (penerima manfaat) bisa dibantu, maka seharusnya bantuan untuk kepentingan bersama terutama pendidikan, bisa dibantu juga.
“Banyak masyarakat yang mengajukan bantuan ini ke dewan, tidak hanya ke saya tapi rata-rata yang ke dewan lain pun sama, karena Karawang kan mayoritas muslim dan kepala daerah kita juga muslim, seharusnya hal ini kita sambut dan dijadikan masukan buat pemda,” ujarnya.
“Banyak aspirasi masyarakat tentang sekolah swasta dan keagamaan. Karena ini muncul dari masyarakat, seharusnya bisa kita jadikan dasar sebagai penginputan aspirasi dewan. Bisa jadi masyarakat lebih mudah ketemu dengan dewan dibanding kepala daerah, makanya banyak usulan mereka ke anggota dewan,” lanjutnya.
“Saya yakin dewan dan kepala daerah waktu kampanye ke masyarakat banyak menemui Kyai, Ustadz, Guru Ngaji, dan lain-lain. Setelah kita jadi, ketika mereka mengajukan proposal bantuan untuk sarana pembangunan di tempat mereka kan wajar,” sambung Mumun.
Menurut legislator dari Dapil Karawang 2 ini, kemampuan keuangan Kabupaten Karawang dinilai sudah bisa membantu sarana prasarana untuk sekolah swasta, madrasah dan ponpes.
“Kita support sekolah-sekolah negeri, tapi sekolah-sekolah swasta (keagamaan) juga sama-sama kita bantu. APBD ini uang rakyat, maka semuanya juga berhak merasakannya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, masa jabatannya sebagai anggota DPRD Karawang ada batasan, sehingga jika harus menunggu semua sekolah negeri dibereskan terlebih dahulu, maka dikhawatirkan bantuan untuk sekolah swasta tidak akan terkejar untuk terelisasikan.
“Yang namanya bangunan itu pasti ada kerusakan setelah beberapa tahun, artinya ketika yang satu dibangun, bisa jadi yang lainnya ada yang mengalami kerusakan. Jadi saya mengajak pemda, ayo kita bantu sekolah-sekolah swasta, ponpes, madrasah, karena banyak juga yang rusak dan butuh bantuan. Sekolah negeri kita bantu, swasta juga dibantu,” tutur Mumun.
Ia meyakini masyarakat pasti akan berterimakasih kepada pemda apabila ada bantuan untuk sekolah swasta, madrasah dan ponpes.
“Menurut saya nilai-nilai keagamaan sekarang hanya sedikit didapatkan di sekolah negeri, oleh karena itu sangat penting di zaman sekarang anak-anak kita memperoleh pendidikan keagamaan sejak dini untuk membentengi mereka di era digital ini, dan itu hanya bisa didapatkan dari sekolah-sekolah swasta dan keagamaan seperti ponpes dan madrasah,” paparnya.
Ia menambahkan, sebagai anggota dewan, dirinya hanya bisa mendorong dan memberikan masukan ke pemerintah daerah tentang aspirasi masyarakat di bawah.
“Semoga masukan ini bisa di dengar dan direalisasikan oleh pemda, karena kami sebagai dewan banyak masukan bahkan dituntut oleh masyarakat, salah satunya tentang hal ini,” pungkasnya. (*)
Leave a Reply