fpkskarawang.id | Karawang – Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Stadion Singaperbangsa Karawang menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam terhadap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Hj. Mumun. Kepedulian dan ketegasan wakil rakyat dari Fraksi PKS ini dinilai menjadi angin segar bagi para pedagang yang selama ini terdampak langsung oleh proyek revitalisasi stadion.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis siang (24/7/2025) di ruang rapat Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Hj. Mumun Maemunah tampil mengesankan memimpin jalannya dialog antara para PKL, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas PUPR, serta stakeholder terkait.
Rapat tersebut berhasil menghasilkan titik terang bagi para pedagang. Dalam pernyataannya usai rapat, Hj. Mumun menegaskan bahwa pihaknya telah menemukan kesepakatan bersama yang mengedepankan keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“Alhamdulillah, dalam RDP tadi telah disepakati bersama bahwa para pedagang kaki lima yang terdampak pembangunan Stadion Singaperbangsa Karawang akan diberikan ruang atau tempat berdagang secara layak. Ini hasil dari koordinasi antara Disdikpora, Dinas PUPR, para pedagang, dan stakeholder terkait,” ungkap Hj. Mumun.
Ia juga menambahkan, Komisi II DPRD Karawang berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar benar-benar terealisasi dan tidak menjadi sekadar janji manis.
“Komitmen kami jelas, jangan sampai pembangunan infrastruktur justru mematikan sumber penghidupan warga. Pembangunan itu harus inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban PKL Stadion Singaperbangsa, Sanusi Beben, tak kuasa menyembunyikan rasa harunya atas perhatian dan kepedulian yang diberikan. Ia menyebut Hj. Mumun sebagai sosok wakil rakyat yang benar-benar hadir di saat rakyat sedang terhimpit.
“Kami bersyukur dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ibu Hj. Mumun. Baru hari ini kami merasa benar-benar didengar dan mendapatkan solusi. Ini sangat berarti bagi kami yang sedang berjuang bertahan hidup, apalagi di tengah beban kebutuhan anak sekolah,” ujar Sanusi Beben.
Sejak ditutupnya area stadion untuk keperluan pembangunan, para PKL memang kehilangan mata pencaharian utama. Banyak dari mereka yang harus beradaptasi dengan menumpang usaha ke saudara atau sekadar bekerja serabutan.
Dengan adanya hasil RDP ini, para PKL berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti dan mewujudkan tempat berdagang yang layak dan manusiawi.
RDP ini menjadi salah satu contoh penting bagaimana kolaborasi antara DPRD, instansi teknis, dan masyarakat dapat menghadirkan solusi yang berkeadilan. Kehadiran wakil rakyat seperti Hj. Mumun membuktikan bahwa parlemen daerah tetap bisa menjadi rumah aspirasi bagi rakyat kecil jika dijalankan dengan empati dan tanggung jawab. (*)
Leave a Reply