fpkskarawang.id | Karawang – Mumun Maemunah Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, menyampaikan refleksi Hari Kartini dengan menyoroti berbagai isu perempuan yang masih menjadi perhatian hingga saat ini.
Ia mengucapkan “Selamat Hari Kartini” seraya mengingatkan semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini dengan kutipan, “Habis gelap terbitlah terang.”
Mumun mengungkapkan, persoalan seperti pelecehan seksual, diskriminasi, hingga perdagangan manusia (Human Trafficking) masih kerap terjadi. Karena itu, ia menekankan pentingnya regulasi serta pengawasan yang lebih tegas dari pemerintah.
“Hal ini membutuhkan aturan dan pengawasan yang kuat agar perempuan merasa aman dan terlindungi,” ujar Mumun yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Karawang, (Selasa, 21/04/2026).
Ia juga menilai, kehadiran perempuan di dunia politik saat ini sudah menjadi hal yang wajar. Namun, menurutnya, keberhasilan perempuan dalam berpolitik sangat bergantung pada cara menyikapi dan menjalani peran tersebut.
“Di mana pun berada pasti ada tantangan. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Nanti masyarakat yang akan menilai,” katanya.
Mumun menambahkan, perempuan berdaya adalah mereka yang mampu menggerakkan lingkungan sekitarnya menjadi lebih maju serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun demikian, ia menyoroti masih adanya keraguan terhadap kemampuan perempuan, terutama dalam menduduki jabatan publik. Padahal, menurutnya, jika diberikan ruang dan kesempatan, perempuan mampu menunjukkan potensi yang lebih besar.
Terkait pelayanan publik, ia menegaskan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) harus berjalan optimal guna memastikan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki maupun perempuan.
“Pelayanan publik akan lebih ramah perempuan dan anak jika PUG dijalankan dengan baik,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa empati yang dimiliki perempuan harus diimbangi dengan ketegasan dalam mengambil keputusan, dengan tetap berpegang pada kebenaran sebagai landasan utama.
Sebagai anggota legislatif, lanjutnya, penguasaan terhadap regulasi serta fungsi pengawasan menjadi hal yang wajib. Jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, maka harus segera ditegur dan diperbaiki.
Selain itu, DPRD Karawang terus mendorong dunia industri agar memprioritaskan tenaga kerja lokal, termasuk perempuan. Jika belum terserap, maka perlu adanya pembinaan melalui UMKM agar perempuan tetap produktif dan mandiri.
“Kebijakan yang dibutuhkan saat ini adalah perlindungan hukum yang kuat dan pengawasan yang konsisten, sehingga perempuan merasa aman dalam berkarya,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk terus belajar, menggali potensi, serta berkontribusi bagi lingkungan sekitar.“Perempuan kuat, Indonesia hebat,” pungkasnya. (*)
Leave a Reply