fpkskarawang.id | Karawang – Lambatnya serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan tajam. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi belanja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru mencapai sekitar 39,9 persen, memicu kekhawatiran DPRD Karawang terhadap potensi kembali membengkaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).
Bupati Aep Syaepuloh diingatkan oleh Ketua Komisi II DPRD Karawang Mumun Maemunah agar mendorong OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk segera melaksanakan tugasnya dalam merealisasikan belanja pembangunan.
Peringatan keras itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (16/7/2026). Ia meminta seluruh OPD segera mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar pembangunan tidak kembali tersendat.
“Serapan belanja di OPD baru 39,9 persen. Sementara itu, kita sudah akan membahas Pra-KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, kemudian dilanjutkan dengan APBD Perubahan. Yang kami khawatirkan, anggaran kembali menyisakan Silpa yang besar seperti tahun lalu apabila program-program di OPD tidak segera dilaksanakan,” tegas Mumun.
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran bukan sekedar persoalan administrasi, tetapi berpotensi menghambat pembangunan yang sudah dinantikan masyarakat. Di saat berbagai kebutuhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih membutuhkan perhatian, anggaran yang tidak terserap justru beresiko mengendap hingga akhir tahun.
“Jangan sampai masyarakat terus menunggu, sementara pembangunan yang sudah direncanakan belum juga terealisasi. Kami berharap ini menjadi perhatian serius agar seluruh program segera didorong untuk direalisasikan,” ujarnya.
Mumun menegaskan, Fraksi PKS DPRD Karawang mendukung penuh program Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan target RPJMD. Namun, menurutnya, dukungan tersebut harus dibuktikan dengan kinerja nyata seluruh OPD dalam mengeksekusi program dan menyerap anggaran secara maksimal.
“Kami mendukung program Bupati dan Wakil Bupati. Karena itu, OPD harus bergerak cepat melaksanakan pembangunan yang sudah direncanakan. Jika Silpa kembali besar, itu menjadi indikasi bahwa pembangunan tidak berjalan dengan baik dan manfaat anggaran belum dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Rendahnya serapan anggaran hingga pertengahan tahun ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik. Masyarakat pun menanti langkah konkret pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pembangunan, sehingga anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan kembali menjadi silpa di penghujung tahun. (*)
Leave a Reply