fpkskarawang.id | Karawang – Komisi II DPRD Kabupaten Karawang menyoroti persoalan kekeringan yang melanda sejumlah areal persawahan di Kecamatan Pakisjaya. Kondisi tersebut membuat para petani yang seharusnya mulai memasuki masa tanam mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mumun Maemunah, mengatakan persoalan tersebut dibahas bersama sejumlah pihak untuk mencari solusi agar kebutuhan air bagi lahan pertanian di Pakisjaya dapat segera terpenuhi.
Dalam pembahasan tersebut turut hadir Kabid Pertanian, Camat Pakisjaya dan Batujaya, Muspika Pakisjaya, Perum Jasa Tirta (PJT), para kepala desa, gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta sejumlah tokoh petani.
“Permasalahan kekeringan sawah di Pakisjaya ini baru terjadi tahun ini. Ini dikarenakan ganggang dan eceng gondok yang menyumbat aliran di daerah Batujaya, sehingga air tidak mengalir ke Pakisjaya,” ujar Mumun (Rabu, 12 Agustus 2026.
Menurutnya, penyumbatan saluran tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian. Para petani yang seharusnya sudah mulai menanam kini kesulitan mengalirkan air ke lahan persawahan mereka.
“Para petani yang harusnya sudah mulai menanam kesulitan untuk mengalirkan airnya. Jadi ini harus segera kita tangani supaya tidak mengganggu musim tanam,” katanya.
Mumun mengatakan, saat ini sudah tersedia satu unit alat berat jenis ekskavator atau beko yang akan digunakan untuk melakukan pengerukan saluran irigasi. Namun, kebutuhan alat berat tambahan masih diperlukan agar proses normalisasi dapat dilakukan lebih cepat.
“Saat ini sudah ada satu beko untuk mengeruk saluran irigasinya. Rencananya, kekurangannya akan kita kirim dari desa terdekat lain yang sudah ada bekonya untuk normalisasi,” ungkapnya.
Selain alat berat, Mumun menilai kebutuhan operator dan anggaran operasional, khususnya untuk bahan bakar minyak (BBM), juga harus segera disiapkan. Hal tersebut diperlukan agar proses normalisasi tidak terhambat karena keterbatasan peralatan maupun biaya operasional.
“Selain alat berat, kita juga membutuhkan operator dan anggaran untuk operasional BBM. Itu yang diperlukan sebagai tambahan saat ini dan harus secepatnya disiapkan,” tegasnya.
Ia meminta Camat Pakisjaya, Kabid Pertanian dan PJT segera melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
“Saya meminta Pak Camat, Bu Kabid dan PJT untuk berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait lainnya, seperti PUPR dan LH. Ini menjadi pekerjaan rumah kita ke depan agar jangan sampai terulang kembali,” ujarnya.
Mumun menilai, persoalan eceng gondok dan ganggang yang menyumbat saluran perlu mendapatkan penanganan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah perlu mencari metode yang lebih efektif agar permasalahan serupa tidak terus berulang setiap musim tanam.
“Penanganan eceng gondok dan ganggang ini apakah ada cara lain selain dikeruk? Ini perlu kita pikirkan bersama. Jangan sampai setiap ada masalah baru kita turun tangan,” katanya.
Selain normalisasi, Mumun juga mendorong adanya dukungan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi persoalan pengairan, seperti pengadaan alat berat berikut operator dan BBM, maupun pompa air yang dapat digunakan ketika kondisi darurat.
“Apakah perlu pengadaan beko plus operator dan BBM-nya, pengadaan pompa, atau ada bagian khusus yang menangani saluran ini di Dinas Pertanian. Semua opsi harus kita kaji,” tuturnya.
Mumun juga mempertanyakan kemungkinan penerapan kembali kalender tanam seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Menurutnya, pengaturan waktu tanam dapat menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan kebutuhan air dengan kondisi jaringan irigasi.
“Atau apakah memungkinkan jika ada kalender tanam seperti dulu. Ini juga perlu kita lihat lagi, karena pengaturan pola tanam penting supaya kebutuhan air bisa disesuaikan,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan kekeringan di Pakisjaya tidak boleh hanya diselesaikan secara sementara. Perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur saluran air harus menjadi perhatian bersama agar distribusi air ke lahan pertanian tetap berjalan dengan baik.
“Intinya, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur saluran air ini yang harus dibenahi. Jangan hanya ketika sudah terjadi kekeringan baru kita bergerak. Harus ada antisipasi dan pemeliharaan secara rutin agar persoalan seperti ini tidak terulang,” pungkas Mumun. (*)
Leave a Reply