fpkskarawang.id – Komisi II DPRD Kabupaten Karawang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) pada Jumat, 6/12/2024. Sidak tersebut dilakukan karena realisasi penyerapan APBD Tahun 2024 dari DPKP yang dinilai masih rendah.
Ketua Komisi II Mumun Maemunah menyampaikan, penyerapan anggaran belanja DPKP yang masih rendah menjadi salah satu bahan evaluasi yang harus segera dibahas untuk bersama-sama mencari solusinya.
“Maka, hari ini kami melakukan sidak langsung ke Kantor DPKP. Kami ingin membedah permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran belanja. Karena sampai hari ini, penyerapan APBD masih belum maksimal,” ujarnya.
Mumun menegaskan, akibat penyerapan anggaran belanja yang lambat itu berdampak pada sejumlah program dan kegiatan yang pengerjaannya harus menumpuk diakhir tahun.
“Banyak program dan kegiatan yang belum terealisasi. Seharusnya penyerapan anggaran belanja ini bisa dilakukan di awal sampai pertengahan tahun, tetapi ini jadi harus dikebut di akhir tahun,” ungkapnya.
Ia mendorong DPKP Karawang yang merupakan salah satu mitra kerja Komisi II DPRD Kabupaten Karawang untuk bisa mengejar target penyerapan APBD Tahun 2024 yang telah ditetapkan.
“Kami harap dalam waktu yang sudah mepet ini, DPKP bisa bergerak cepat untuk segera menjalankan program dan kegiatan yang masih belum berjalan. Karena penyerapan APBD ini harus dilakukan dengan optimal,” katanya.
Mumun menuturkan, kegiatan sidak tersebut sudah menjadi bagian tugas dan fungsi DPRD dalam bidang pengawasan. Ia meminta kepada seluruh mitra kerja Komisi II untuk bisa lebih bersinergi dalam membangun kemitraan.
“Tugas dan fungsi kami adalah salah satunya untuk melakukan kontroling. Melalui sidak ini, kami harap para mitra kerja bisa meningkatkan kinerja. Kami juga minta para mitra kerja untuk bisa kooperatif dan komunikatif dalam menjalankan kemitraan ini,” ucapnya.
Ia sangat menyesalkan perlakuan dari DPKP Karawang yang dinilai tidak menyambut “ramah” kunjungan dari Komisi II DPRD Kabupaten Karawang. Bahkan Mumun merasa keheranan karena pihak DPKP tidak mengetahui akan adanya agenda kunjungan tersebut.
“Ketika kami datang ke kantor, tidak ada satu orang pun dari pihak DPKP yang menyambut. Bahkan mereka tidak mengetahui akan adanya kunjungan dari kami. Padahal surat pemberitahuan sudah kami berikan beberapa hari sebelumnya. Kami hanya ditemui oleh Bu Kabid Nani yang memang tidak sengaja ada di kantor, Pak Kadis Rohman juga tidak ada,” ungkapnya.
Mumun menegaskan, hal tersebut akan menjadi tambahan bahan evaluasi di Komisi II DPRD Kabupaten Karawang. Mumun merasa kejadian ini sangatlah tidak wajar.
“Hal ini sesuatu yang tidak wajar dan harus di evaluasi, sebagai salah satu mitra kerja, seharusnya bisa kooperatif ketika kami berkunjung. Bahkan, kita juga sudah dua kali menjadwalkan ke DPKP, tetapi selalu minta di reschedule, ini jadi pertanyaan buat kami, ada apa dan kenapa dengan DPKP?,” ungkapnya.
Ia pun meminta dalam kegiatan evaluasi selanjutnya, Kepala DPKP bisa ikut terlibat aktif agar tercipta diskusi yang komprehensif guna memperbaiki kinerja yang lebih baik.
“Kalau memang Pak Kadis sedang ada acara, seharusnya beliau berkoordinasi dengan yang lain. Ini kan semuanya tidak ada satupun yang tahu, seolah-olah tidak ada informasi ke yang lain tentang kunjungan ini. Kami meminta Pak Kadis Rohman bisa menemui kami di Komisi II. Karena kami cukup merasa kesulitan untuk bisa bertemu dengan beliau,” tandasnya.
Mumun juga meminta kepada seluruh anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang untuk terus memantau kinerja dari semua mitra kerja agar bisa bekerja dengan maksimal.
“Kita harus bersama-sama untuk terus memantau kinerja dari para mitra kerja. Karena kita harus memastikan penyerapan anggaran belanja bisa dilakukan dengan baik. Jangan sampai penyerapan anggaran belanja ini tidak mencapai target,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKP Karawang Nani Dwi Astuti menjelaskan, penyebab penyerapan anggaran belanja yang masih rendah tersebut dipengaruhi oleh proses pencaiaran dana yang lambat.
“Penyerapan anggaran belanja DPKP memang baru sekitar 55 persen, hal ini terjadi karena proses pencairan dana nya cukup lambat. Karena kami harus menunggu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Tetapi saat ini masih terus berporses,” ungkapnya.
Nani menerangkan, menjelang akhir tahun ini, pihaknya akan segera menyelesaikan semua program dan kegiatan yang masih belum terealisasi.
“Kami masih memiliki beberapa agenda program dan kegiatan yang memang dijadwalkan akhir tahun. Kami juga akan bekerja cepat agar penyerapan anggaran belanja ini bisa maksimal,” jelasnya.
Ia juga memohon maaf kepada Komisi II DPRD Kabupaten Karawang atas ketidakhadiran Rohman selaku Kepala DPKP Karawang dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan, saat ini Kepala DPKP sedang mengikuti kegiatan evaluasi kinerja di Bandung.
“Mohon maaf, Pak Kadis tidak bisa hadir, karena memang sudah dua hari dari kemarin, kami sedang melakukan rapat evaluasi kinerja di Bandung. Saya juga hari ini ada di kantor karena memang harus menyelesaikan pekerjaan, saya tidak mengetahui ada agenda kunjungan ini. Tetapi kami akan sampaikan kepada beliau, perihal undangan pertemuan dari Komisi II,” pungkasnya. (*)
Leave a Reply