Menu

Dark Mode
Mumun : Jangan Ulangi Kesalahan Lama! DPRD Karawang Warning Seleksi Dirut Petrogas Retribusi dan Pendangkalan Dikeluhkan Nelayan, DPRD Tampung Aspirasi Nelayan untuk Perbaikan Kedepan Pasar Johar Disiapkan Jadi Senjata Baru Tekan Inflasi di Karawang Evaluasi Total Pengelolaan Pasar Cikampek I, PT Celebes Harus Tanggung Jawab PKS Siap Jadi Mitra Strategis KPU dalam Menjaga Proses Demokrasi Tetap Jujur, Adil, dan Kondusif MILAD PKS ke-24 Merupakan Panggilan Moral dan Gerakan Kolektif untuk Membangun Kemandirian Bangsa

Berita · 18 Nov 2025 09:09 WIB · Reading Time

Pemicu Program Molor yang Rugikan Petani Karena Serapan Anggaran DPKP Karawang Mandek di 57 Persen

fpkskarawang.id | Karawang – DPRD Kabupaten Karawang menyoroti rendahnya realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mumun Maemunah, menyampaikan, realisasi terakhir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) baru mencapai 57 persen.

“Rata-rata realisasi OPD masih di bawah target, masih kecil. Apalagi DPKP baru 57 persen,” ujarnya (Senin, 17/11/2025).

Ia menambahkan, DPRD melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) terus menekankan agar realisasi anggaran dimaksimalkan.

“Termasuk DPKP, kita terus mendorong agar program berjalan sesuai rencana,” katanya.

Mumun mengaku heran dengan pola belanja di Kabupaten Karawang. Padahal, DPRD telah berulang kali mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan sejak awal tahun.

“Kalau pekerjaan program biasanya dihabiskan atau dikejar di akhir tahun, jadinya serapannya kecil. Tapi masih saja diulang terus,” ucapnya.

Ia meminta setiap OPD, terutama DPKP segera menyelesaikan program-programnya.

“Apalagi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian, harus segera dituntaskan,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya penanganan program Jaringan Irigasi Tersier (JITUT).

“Sekarang sudah masuk musim penghujan, jadi kalau panen jalan-jalan sawah bisa rusak,” jelasnya.

Kerusakan jalan sawah ini, menurutnya, berpotensi menghambat pengangkutan hasil panen para petani.

“Kalau pengangkutan terganggu, ongkos bisa mahal, sementara harga padi bisa murah karena basah kehujanan,” tambahnya.

Mumun menegaskan, pemerintah daerah harus mempercepat realisasi program pertanian agar petani tidak dirugikan.

“Program harus berjalan tepat waktu agar hasil panen optimal,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap setiap OPD.

“Kami akan terus memantau agar serapan anggaran bisa maksimal serapannya di akhir tahun ini,” tegasnya.

Dengan langkah ini, DPRD berharap produktivitas pertanian di Karawang tetap tinggi dan serapan anggaran lebih maksimal.

“Kita ingin semua program OPD tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box

This article has been read 2 time

badge-check

Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Mumun : Jangan Ulangi Kesalahan Lama! DPRD Karawang Warning Seleksi Dirut Petrogas

6 May 2026 - 14:39 WIB

Retribusi dan Pendangkalan Dikeluhkan Nelayan, DPRD Tampung Aspirasi Nelayan untuk Perbaikan Kedepan

5 May 2026 - 09:55 WIB

Pasar Johar Disiapkan Jadi Senjata Baru Tekan Inflasi di Karawang

4 May 2026 - 09:43 WIB

Evaluasi Total Pengelolaan Pasar Cikampek I, PT Celebes Harus Tanggung Jawab

30 April 2026 - 16:18 WIB

PKS Siap Jadi Mitra Strategis KPU dalam Menjaga Proses Demokrasi Tetap Jujur, Adil, dan Kondusif

29 April 2026 - 17:35 WIB