fpkskarawang.id | Karawang – Anggota DPRD Kabupaten Karawang, Ketua Komisi II dari Fraksi PKS, Mumun Maemunah, melaksanakan Reses Masa Sidang II Tahun 2026-2027 di Kecamatan Cilebar, pada Senin, 9 Desember 2025. Kegiatan reses ini menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap aspirasi dari akar rumput, khususnya terkait ekonomi rakyat, ketahanan pangan, dan tata kelola keuangan daerah yang berkeadilan.
Dalam pertemuan tersebut, Mumun Maemunah menegaskan bahwa Cilebar sebagai wilayah yang berada di ujung Kabupaten Karawang masih menghadapi berbagai ketertinggalan, terutama dari sisi infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat.
“Di Cilebar, kondisi jalan masih banyak yang rusak dan bahkan belum dibangun, termasuk infrastruktur Jaringan Irigasi Tersier (JITUT). Padahal, mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian,” ujar Mumun.
la menekankan bahwa Karawang dikenal sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, sehingga sudah sepatutnya sektor pertanian mendapatkan perhatian khusus dan berkelanjutan dari pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Mumun juga mengapresiasi kebijakan Bupati Karawang yang memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi petani dengan luas lahan tiga hektare ke bawah.
“Kebijakan ini patut diapresiasi karena meringankan beban petani. Namun, di luar pajak, masih banyak kebutuhan petani yang harus diperjuangkan agar kesejahteraan mereka benar-benar meningkat,” lanjutnya.
Salah satu aspirasi penting yang disampaikan masyarakat adalah kebutuhan pembangunan siphon irigasi yang hingga kini belum dapat direalisasikan. Mumun menjelaskan bahwa pihak desa sebenarnya telah mengajukan proposal ke Dinas PUPR, namun terkendala besarnya anggaran yang mencapai sekitar Rp1 miliar.
“Kami mendorong agar kebutuhan ini bisa dibawa ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) supaya dapat dibantu realisasinya, karena ini menyangkut hajat hidup petani,” tegas Mumun.
Selain itu, banyak petani juga mengusulkan pengerukan saluran air persawahan. Mereka mengaku kesulitan melaksanakan pengerukan secara swadaya karena keterbatasan biaya.
“Saya berharap Dinas Pertanian bisa menindaklanjuti persoalan ini, karena mayoritas masyarakat Cilebar adalah petani. Saat ini dewan pun belum bisa membantu melalui pokok-pokok pikiran (pokir), karena menu program pertanian tersebut belum dibuka di SIPD,” tuturnya.
la berharap ke depan program-program pertanian dapat dibuka di SIPD, sehingga DPRD bisa ikut berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam merealisasikan kebutuhan petani.
Mumun juga menyinggung potensi ekonomi Cilebar yang belum tergarap maksimal. Menurutnya, kunjungan Presiden RI ke wilayah Cilebar dalam beberapa kesempatan seharusnya dapat menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kunjungan Presiden semestinya bisa menjadi pemicu pengembangan potensi daerah, seperti sektor wisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Mumun.
Menutup kegiatan reses, Mumun menyoroti abrasi pantai sebagai pekerjaan rumah bersama yang mendesak. la menyampaikan bahwa saat ini abrasi telah menggerus lahan-lahan warga, sementara kemampuan pembiayaan pemerintah daerah masih terbatas.
“Saya berharap pemerintah daerah dapat lebih intensif berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar penanganan abrasi pantai ini bisa mendapatkan dukungan anggaran dan segera ditangani,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses ini, Mumun Maemunah menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi masyarakat Cilebar ke dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Karawang, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada ekonomi rakyat dan kesejahteraan petani. (*)
Leave a Reply