fpkskarawang.id – Ketua Fraksi PKS DPRD Kab. Karawang dari Dapil 2, Apt. Mumun Maemunah, S.Si, menggelar Reses 1 tahun sidang 2024-2025, yang dilaksanakan salah satunya di wilayah Rengasdengdak – Karawang – Jawa Barat,” pada hari ini Rabu (4/12/2024).
Reses tersebut dilaksanakan oleh semua anggota DPRD termasuk semua anggota fraksi PKS, yang mana sedang melakukan kegiatan reses dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat Karawang di wilayah dapil yang diembanya selama reses tahun ini.
Terutama bagi anggota DPRD yang baru ini adalah reses pertama mereka dan kesempatan untuk menyapa serta bertemu dengan masyarakat, konstituen dan para pendukungnya.
“Ini adalah momen yang dinantikan untuk mendengarkan masukan dan ajuan dari masyarakat, konstituen dan pendukung para dewan terpilih,” ujar Mumun.
“Diharapkan dengan adanya reses ini, sebagai momen untuk merawat konstituen dan para pendukungnya, sehingga kedepan ketika dicalonkan kembali para anggota DPRD sudah memiliki pemilih yang tetap,” sambungnya.
“Diantaranya yang paling banyak pengajuan dari masyarakat yaitu rulahu, bantuan ekonomi UMKM dan sarana ibadah. Kalau di daerah-daerah pelosok bisa hampir setengahnya yang mengajukan proposal seperti itu, kalau di perkotaan bisa sepertiganya” ucap Ketua Fraksi PKS dari Dapil 2 tersebut.
Mumun Maemunah saat ditanya mengenai potensi masyarakat kecil yang meminta bantuan (kebanyakan dari petani dan yang usahanya tidak tetap) mengungkapkan, “Oleh karena itu saya rasa bantuan untuk UMKM dan pengembangan usaha kecil ini harus di support oleh pemerintah daerah, entah itu dengan pelatihan-pelatihan kewirausahaan (BLK) atau bantuan yang lainnya,” terangnya.
“Terkadang masyarakat sering banyak yang bertanya tentang hal bantuan modal, padahal di kita tidak ada bantuan modal usaha, hanya berbentuk peralatan,” jelasnya.
Sempat ditanyakan juga perihal solusi kewirausahaan bagi masyarakat kecil untuk menciptakan sebuah forum masyarakat yang kiranya dapat berjalan bersama pemerintah daerah.
“Seperti yang sudah saya katakan bahwa harus ada pembinaan terkait dengan usaha-usaha mereka, karena di setiap daerah berbeda-beda, misalkan untuk para petani, nelayan dan yang lainnya itu dibina di beri pelatihan yang bisa menghasilkan keuntungan buat usaha mereka berikut juga pemasarannya,” papar Mumun.
“Mereka membutuhkan bantuan untuk menopang usahanya, baik peralatan dan bantuan modalnya, kalau untuk bantuan modal kan bisa disalurkan lewat LKM/BPR yang memang di buat untuk membantu UMKM, buat sistemnya seperti apa agar bisa berjalan dengan lancar. Kalau masyarakat dengan pemda ada sistem simbiosis mutualisme, saya rasa semuanya akan diuntungkan,” tuturnya.
Kesimpulannya jika masyarakat diuntungkan dengan usahanya sehingga bisa berkembang, begitu juga pemerintah daerah diuntungkan karena program-programnya bisa diserap dan dirasakan oleh masyarakat. Jika bisa demikian maka akan berefek pada IPM serta daya beli masyarakat, dan pastinya jika program ini berhasil maka outputnya pemerintah daerah atau Pemkab Karawang akan mendapatkan penghargaan-penghargaan dari pemerintah pusat atas kerja kerasnya dalam membangun daerahnya.
“Jadi APBD yang berhasil itu adalah yang programnya bisa dirasakan oleh masyarakat, kita berikan kailnya melalui program-program untuk masyarakat agar lebih mandiri. Ada sebagian program-program tersebut yang sudah dirasakan, seperti di bidang ekonomi yaitu program untuk UMKM, mungkin kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih terstruktur, agar yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan yang kurang mampu,” pungkas Mumun Maemunah. (*)
Leave a Reply