Menu

Dark Mode
Bidik Potensi PAD dari Perizinan, Komisi II DPRD Karawang Sidak PT PSSK Temukan 72 TKA Fraksi PKS DPRD Karawang Minta Pemkab Jangan Ragu Bertindak dengan Adanya Dugaan Pesta Gay di TNM Karawang Ketua Komisi II DPRD Kab. Karawang Terima Kunjungan BIPEKA PKS Karawang untuk Perkuat Sinergi dan Jalin Kolaborasi Pansel Petrogas Harus Lebih Transparan Publikasikan Nama Calon Direksi Sepakat Berdamai Walau Sempat Viral Cekcok Saat Normalisasi Kali Apur di Desa Segaran – Batujaya Pertandingan IDCA Jadi Pembuka Forkab III KORMI Karawang

Berita · 18 Nov 2025 09:09 WIB · Reading Time

Pemicu Program Molor yang Rugikan Petani Karena Serapan Anggaran DPKP Karawang Mandek di 57 Persen

fpkskarawang.id | Karawang – DPRD Kabupaten Karawang menyoroti rendahnya realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Mumun Maemunah, menyampaikan, realisasi terakhir Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) baru mencapai 57 persen.

“Rata-rata realisasi OPD masih di bawah target, masih kecil. Apalagi DPKP baru 57 persen,” ujarnya (Senin, 17/11/2025).

Ia menambahkan, DPRD melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) terus menekankan agar realisasi anggaran dimaksimalkan.

“Termasuk DPKP, kita terus mendorong agar program berjalan sesuai rencana,” katanya.

Mumun mengaku heran dengan pola belanja di Kabupaten Karawang. Padahal, DPRD telah berulang kali mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan sejak awal tahun.

“Kalau pekerjaan program biasanya dihabiskan atau dikejar di akhir tahun, jadinya serapannya kecil. Tapi masih saja diulang terus,” ucapnya.

Ia meminta setiap OPD, terutama DPKP segera menyelesaikan program-programnya.

“Apalagi yang berhubungan langsung dengan sektor pertanian, harus segera dituntaskan,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya penanganan program Jaringan Irigasi Tersier (JITUT).

“Sekarang sudah masuk musim penghujan, jadi kalau panen jalan-jalan sawah bisa rusak,” jelasnya.

Kerusakan jalan sawah ini, menurutnya, berpotensi menghambat pengangkutan hasil panen para petani.

“Kalau pengangkutan terganggu, ongkos bisa mahal, sementara harga padi bisa murah karena basah kehujanan,” tambahnya.

Mumun menegaskan, pemerintah daerah harus mempercepat realisasi program pertanian agar petani tidak dirugikan.

“Program harus berjalan tepat waktu agar hasil panen optimal,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap setiap OPD.

“Kami akan terus memantau agar serapan anggaran bisa maksimal serapannya di akhir tahun ini,” tegasnya.

Dengan langkah ini, DPRD berharap produktivitas pertanian di Karawang tetap tinggi dan serapan anggaran lebih maksimal.

“Kita ingin semua program OPD tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box

This article has been read 2 time

badge-check

Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Bidik Potensi PAD dari Perizinan, Komisi II DPRD Karawang Sidak PT PSSK Temukan 72 TKA

9 June 2026 - 13:47 WIB

Fraksi PKS DPRD Karawang Minta Pemkab Jangan Ragu Bertindak dengan Adanya Dugaan Pesta Gay di TNM Karawang

9 June 2026 - 10:53 WIB

Ketua Komisi II DPRD Kab. Karawang Terima Kunjungan BIPEKA PKS Karawang untuk Perkuat Sinergi dan Jalin Kolaborasi

3 June 2026 - 08:46 WIB

Pansel Petrogas Harus Lebih Transparan Publikasikan Nama Calon Direksi

1 June 2026 - 16:45 WIB

Sepakat Berdamai Walau Sempat Viral Cekcok Saat Normalisasi Kali Apur di Desa Segaran – Batujaya

1 June 2026 - 09:36 WIB